STRATEGI KETERCAPAIAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF KOTA TANJUNGPINANG PERIODE 2019-2024
DOI:
https://doi.org/10.31629/ny7nfn07Keywords:
Women's Representation, Legislative Elections , Political PartiesAbstract
Based on Law No. 7 of 2017 concerning Political Parties, and Law No. 10 of 2008 concerning General Elections which states that include at least 30% of women's representation in legislative elections and in the management of political parties. In this case, the government has provided opportunities and efforts in fulfilling representation in women, but in fact there are still many factors related to women's participation in politics which makes women's positions less viewed in terms of politics so that with this regulation it is hoped that women can get their rights and also have enthusiasm in politics, especially in the legislature. In the Tanjungpinang City legislative election for the 2019 period, there were ten (10) political parties that succeeded in positioning female legislative candidates, so that the calculation of female DPRD members in the 2019-2024 period reached eleven (11) people with a total percentage of 36.67%. Therefore, this study aims to find out how the Strategy for Achieving Women's Representation in the Tanjungpinang City Legislative Election for the 2019-2024 Period. then there is a strategy carried out by the winning political party and also of course there is a movement of strategies per individual or legislative candidates who apply their own strategies in the legislative elections. In fulfilling the representation of women during the legislative elections, there is a theory of political strategy proposed by Peter Schrorder. Where the theory is such as the theory of situation analysis, strategy control, strategy implementation, strategy formulation and strategy evaluation. From this theory, strategies and implementation will be obtained carried out by the winning political party in achieving the representation of women.
Downloads
References
Adeni, S. (2017). Komunikasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik. Jurnal Perspektif Komunikasi.
Ardiansa, D. (2017). Menghadirkan Kepentingan Perempuan Dalam Representasi Politik Di Indonesia. Jurnal Politik.
Husaini. (2009). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
Muhadam. (2019). Politik Gender Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Pilkada Provinsi Lampung. Jatinagor: IPDN.
Muslim, S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Dalam Pilkada Serentak 2018. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
Yusuf, M. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana.
Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2003. Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum .
Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 Tentang Partai Politik.
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Lavionita Gerciani Mowong, Kustiawan Kustiawan, Novi Winarti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Anda bebas untuk:
- Berbagi — menyalin dan mendistribusikan ulang materi dalam media atau format apa pun untuk tujuan apa pun, bahkan secara komersial.
- Mengadaptasi — mencampur, mengubah, dan membuat materi untuk tujuan apa pun, bahkan secara komersial.
- Pemberi lisensi tidak dapat mencabut kebebasan ini selama Anda mengikuti ketentuan lisensi.
Berdasarkan ketentuan berikut:
- Atribusi — Anda harus memberikan penghargaan yang sesuai, menyediakan tautan ke lisensi, dan menunjukkan jika ada perubahan yang dilakukan. Anda dapat melakukannya dengan cara yang wajar, tetapi tidak dengan cara yang menunjukkan bahwa pemberi lisensi mendukung Anda atau penggunaan Anda.
- BerbagiSerupa — Jika Anda mencampur, mengubah, atau membuat materi, Anda harus mendistribusikan kontribusi Anda di bawah lisensi yang sama dengan aslinya.
- Tidak ada batasan tambahan — Anda tidak boleh menerapkan ketentuan hukum atau tindakan teknologi yang secara hukum membatasi orang lain untuk melakukan apa pun yang diizinkan oleh lisensi.
