Analisis Pembebasan Pemenuhan Prestasi Akibat Adanya Overmacht Karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.31629/selat.v8i1.2162Keywords:
Covid-19, Force Majeure, Waiver of fulfillment of obligations.Abstract
Corona Virus Disease 2019 or commonly referred to as Covid-19 is a disease that attacks almost the entire world, including Indonesia. Covid-19 has caused many social and economic impacts, one of which is related to the fulfillment of achievements arising from a contract. Of course, Covid-19 is an unexpected event, which hinders the fulfillment of the achievements in the contract. This then makes the parties who cannot fulfill the achievement postulate Covid-19 as a force majeure to be free from the fulfillment of these achievements. Based on this background, this study aims to find out 1) Whether Covid-19 can be used as an excuse for force majeure, and 2) What are the consequences of Covid-19's law as an force majeure? This research is a legal study using a statutory approach and a conceptual approach. Based on this research, it was found that Covid 19 is a force majeure because it meets the requirements of an event that can be said to be an overmacht and is affirmatively verified in several laws and regulations, such as Law 24/2007, Perpu 1/2020, and KEPKABNPB 13.A / 2020 . The legal consequences arising from Covid-19 is force majeure are 1) creditors cannot request fulfillment of achievements, 2) debtors cannot be declared negligent, so there is no need to pay compensation, and 3) creditors cannot ask for termination agreement.
References
A.C.U, Renzie, Budiharto, and Hendro Saptono. “Tanggung Jawab Bank Dalam Hal Terjadi Kelalaian Dalam Penerbitan Kartu Kredit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 84/Pdt G/2014/PN.Skt).†Diponegoro Law Journal 6, no. 1 (2017): 4–9.
Artawan, Komang Adi, and I Made Dedy Priyanto. “Akibat Hukum Overmacht Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Sepeda Motor ( Motor Bike Rent ) Oleh Penyewa Warga Negara Asing.†Kertha Semaya 4, no. 3 (2016): 1–5.
Bahri, Syaeful, and Jawade Hafidz. “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan.†Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda 4, no. 2 (2017): 152–157.
Burgelijk Wetboek, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847
Candra, Septa. “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.†Jurnal Hukum Prioris 3, no. 3 (2013): 111–129.
Efendi, A’an, Freddy Poernomo, and Ig.NG Indra S.Ranuh. Teori Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Elfiani. “Akibat Overmacht (Keadaan Memaksa) Dalam Perjanjian Timbal Balik.†Al-Jurriyah 13, no. 1 (2012): 70–71.
Fellmeth, Aaron X., and Maurice Horwitz. Guide to Latin in International Law. United Kingdom: Oxford Univeristy Press, 2011.
H.S., Salim. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
Hiariej, Eddy O.S. Prinsip- Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
Kartika Dengah. “Eksistensi Serta Akibat Penerapan Sistem Terbuka Pada Hukum Perikatan.†Lex Privatum 3, no. 4 (2014): 143–151.
Kurniawan, Faizal, Xavier Nugraha, Bagus Oktafian Abrianto, and Syifa Ramadhanti. “The Right To Access Banking Data In A Claim For A Division Of Combined Assets That Is Filed Separately From A Divorce Claim.†Yustisia 9, no. 1 (2020): 46–75.
M.Hadjon, Philipus, and Tatiek Sri Djamiati. Arugmentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
Mariam Darus Badrulzaman, Et.al. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum : Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
Munir Fuady. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis),. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, and Annida Aqiila Putri. “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum†3, no. 1 (2019): 40–54.
Nugraha, Xavier, John Eno Prasito Putra, and Krishna Darari Hamonangan Putra. “Analisa Daluarsa Gugatan Pembatalan Perjanjian Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheiden).†Galuh Justisi 8, no. 1 (2020): 54–72.
Pascal S. Bin Saju. “Pangkalan Militer China Di Laut China Selatan Siap Digunakan.†Kompas.
Rasuh, Daryl John. “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.†Lex Privatum 4, no. 2 (2016): 173–180.
Setiawan, R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta, 1994.
Sidharta, B.Arief. Teori Murni Tentang Hukum: Sebuah Pembahasan Terhadap Karya Hans Kelsen. Bandung: Remaja Karya, 1999.
Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Pt Intermasa, 1996.
Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Yakin, Muhammad Khusnul. “Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah Di Pengadilan Agama.†Yuridika 30, no. 2 (2017): 254–261.
Situation Report - 1 Novel Coronavirus (2019-NCoV), 2020.
