Jurnal Selat

Perdagangan Karbon: Mendorong Mitigasi Perubahan Iklim Diantara Mekanisme Pasar Dan Prosedur Hukum

2023-02-06T10:36:44+08:00

Artikel ini membahas mengenai perdagangan karbon (carbon trading) sebagai suatu bentuk mekanisme berbasis pasar dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Dengan merujuk pada Paris Agreement to the UNFCCC 2015 sebagai instrumen hukum internasional terkait perdagangan karbon, didapati bahwa belum terdapat aturan yang secara eksplisit mengatur mengenai mekanisme penetapan harga karbon (carbon pricing) secara global. Hal tersebut berdampak pada persaingan pasar yang tidak sehat, terutama antara negara-negara maju dan negara berkembang. Selain itu, mekanisme perdagangan karbon dalam Paris Agreement menggunakan sistem kerjasama sukarela yang juga menyerahkan target penurunan emisi pada masing-masing negara, sehingga rentan terhadap rendahnya partisipasi negara dalam penurunan emisi GRK global. Hal inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan : apakah perdagangan karbon benar-benar efektif untuk menekan laju perubahan iklim global? Adapun solusi yang ditawarkan adalah melalui pembentukan instrumen hukum internasional baru yang mengikat secara hukum bagi negara-negara pihak serta memuat ketentuan mengenai mekanisme penetapan carbon pricing secara global.

Problematika Penegakan Hukum dalam Prinsip Kemerdekaan Pers: Studi Media Siber dan Wartawan Abal-Abal di Kota Tanjungpinang

2023-03-20T15:26:59+08:00

Media massa dan wartawan merupakan dua sumber daya yang saling berhubungan. Perusahaan media massa tidak profesional berdampak negatif terhadap kehidupan pers. Media massa dan wartawan bagaikan dua mata pisau sehingga bisa dijadikan alat untuk kepentingan tertentu, bahkan melanggar hukum. Media massa dan wartawan yang tidak mengedepankan kode etik jurnalistik mencoreng profesi jurnalis, dan cenderung melanggar hukum sehingga muncul stigma negatif di tengah masyarakat terhadap profesi wartawan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana problematika pendirian perusahaan pers serta urgensi verifikasi media massa dan uji kompetensi wartawan, yang dihubungkan dengan prinsip kemerdekaan pers dan Undang-Undang Pers. Penelitian disajikan menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan penelitian bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat celah hukum pada peraturan terkait pendirian media massa. Bahkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sendiri membuka ruang kepada siapa saja untuk mendirikan perusahaan pers, namun tidak mewajibkan untuk meningkatkan kapasitas. UU Pers juga tidak mengatur syarat pendidikan bagi wartawan, melainkan hal tersebut diserahkan kepada perusahaan pers. Regulasi pers terkait verifikasi media massa dan uji kompetensi wartawan hanya berlaku bagi yang mendaftar di Dewan Pers. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan media massa, khususnya media siber tidak terkendali, bahkan aktivitas wartawan yang tidak profesional cenderung melanggar prinsip-prinsip kemerdekaan pers.

Problem Hukum dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

2023-05-12T00:43:17+08:00

Tidak sedikit masyarakat Indonesia memilih bekerja di sektor informal, salah satunya menjadi pekerja rumah tangga. Sektor informal, pekerja rumah tangga selama ini belum ada payung hukum khusus yang mengatur terkait dengan hubungan kerja pekerja rumah tangga. Pada tahun 2004, rezim pemerintahan yang memegang kekuasaan sudah membuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, namun sampai saat ini belum disahkan. Penelitian ini untuk mengetahui problem hukum perlindungan pekerja rumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dengan teknik penarikan kesimpulannya menggunakan teknik induktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pekerja rumah tangga tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun perlindungan pekerja rumah tangga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga perluperaturan khusus yang mengatur tentang perlindungan dalam hubungan kerja pekerja rumah tangga mulai dari barometer cara perekrutan, pihak penyalur, pihak pemberi kerja, pihak pekerja, jam kerja, pelatihan kerja, menentukan beban kerja, upah, pengawasan, dan sanksi untuk para pihak yang melanggar.

Problematika Ratifikasi Konvensi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) C188 Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia

2023-05-13T03:06:00+08:00

Indonesian Migrant Workers (PMI) who work in the domestic sector generally have received a lot of attention and attention from the public, as crew members of fishing boats owned by foreign companies receive less attention both regarding safety and the protection of their rights. Therefore, this research aims to emphasize the importance of Indonesia to ratify the convention as a form of effort to provide protection for workers on foreign ships, as well as provide a sense of security and legal certainty in the future. The Indonesian government has not taken serious steps to accommodate the interests of Indonesian crew members working on foreign fishing vessels. The research used in this research is juridical-normative legal research. The state has an obligation to provide human rights protection without having to be asked. Therefore, it is important for the Indonesian government to ratify ILO Convention 188 of 2007 in overcoming legal replacements left by national regulations, guaranteeing workers' rights, and creating legal certainty. The need for harmonization of existing and applicable laws and regulations regarding the protection of fishery workers in Indonesia should be taken into consideration when the government decides to ratify ILO Convention 188 of 2007.

Kedaulatan Rakyat di Indonesia: Konsep Yang Dianut Dan Konsekuensinya di Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2023-02-13T00:50:09+08:00

One of concepts of sovereignty or the highest power adopted by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the concept of people's sovereignty. This is found in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As a concept that originates from outside, of course this concept receives diverse views from various groups. This is understandable because any concept is definitely not value-free. It is influenced by various factors such as religion, ideology, politics, history, and so on. Besides that, ethnicity as a concept in the life of the state, of course influences other fields, including in the formation of laws and regulations. Therefore, the purpose of this research is to find out the concept of people's wealth which is adhered to by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, this research is also intended to develop the concept of ethnicity which is adhered to in the formation of laws and regulations in Indonesia. The result of the research is that the People's Sovereignty adhered to by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is limited by the power of God. This is different from the concept of the original version of the people's area. Where the people's choice is absolutely in the hands of the people. This departs from the understanding of a country that is neutral from religion. Meanwhile, the consequence of the concept of ethnicity that is adhered to in the formation of laws and regulations is that each formation of statutory regulations is limited by the provisions of God Almighty. So that deliberations or voting can be carried out when there is no explicit regulation by the provisions of the Law of God Almighty.