Harmonisasi Hukum Ketenagakerjaan di Kawasan Asean dalam Mendukung Penerapan Asean Mutual Recognition Arrangement (Studi Kasus: Indonesia, Singapore dan Vietnam)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan diperlukannya harmonisasi hukum ketenagakerjaan di kawasan ASEAN dalam mendukung ASEAN Mutual Recognition Arrangement. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 sebagai tindak lanjut dari masyarakat ekonomi ASEAN 2015 yang telah usai, masyarakat negara anggota ASEAN telah menyepakati untuk menciptakan pasar bebas kawasan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat ASEAN yang berimplikasi terhadap kesadaran moral negara anggota ASEAN yang harus bersatu dalam wilayah teritori dalam sebuah pasar bebas. Realitas pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN 2025, secara khusus mengenai pasar bebas jasa professional dikawasan negara anggota ASEAN belum bergerak secara sungguh-sungguh untuk melaksanakannya, masing-masing negara anggota ASEAN masih tetap menggunakan regulasi/hukum positif negaranya yang berpotensi menghambat proses pasar bebas ketenagakerjaan di wilayah negaranya masing-masing. Pengharmonisasian regulasi yang berkaitan tentang tenaga kerja asing ditiap-tiap hukum positif negara anggota ASEAN ini sangat mendesak dan mutlak diperlukan, baik yang bersifat formil maupun bentuk materil dalam mendukung ASEAN Mutual Recognition Arrangement. Sehingga visi dan tujuan dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN 2015 yang kemudian dilanjutkan dengan masyarakat ekonomi ASEAN 2025 untuk menciptakan pasar bebas dan meningkatkan daya saing SDM serta mutu kualitas SDM sehingga terciptanya kawasan ekonomi yang terintegritas bisa tercapai.