Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dalam Perwujudan Good Order At Sea: Studi Kasus Alur Laut Kepulauan Indonesia II
DOI:
https://doi.org/10.31629/selat.v8i2.3537Kata Kunci:
UNCLOS 1982, Good order at sea, TNI AL, ALKI, Keamanan MaritimAbstrak
The Archipelagic Status of Indonesia given under UNCLOS 1982 has both rights and responsibilities. one of those responsibilities is Indonesia has to provide sea lanes for freedom of navigation in the form of Indonesia Archipelagic Sea Lanes (ALKI). In recent developments, Indonesia as Coastal State also has a responsibility to maintain good order at sea, especially along Its ALKI. This paper examined how the Indonesian Navy, especially the Second Fleet Command, plays its role in maintaining maritime security di ALKI II. The result shows that the Indonesian Navy has sufficient legal basis to perform good order at sea. Besides that, the Second Fleet Command also has proved its commitment to pursue good order ats sea with comprehensive, systematic and routine actions along ALKI II.
Referensi
Till, Geoffrey. 2018. Seapower: A Guide for the Twenty-First Century (4th ed.). Routledge.
Sunggono, Bambang. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Bateman, Sam, Ho, Joshua dan Chan, Jane. 2009. “Good Order at Sea in Southeast Asiaâ€ÂÂ. RSIS Policy Paper.
Handini, Wulan Pri dan Risdiarto, Danang. 2019. "Kedaulatan Wilayah Udara Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)". Jurnal Rechts Vinding Volume 8, Nomor 2, Agustus 2019.
Komando Armada II. 2020. Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Operasi TNI/TNI AL Semester 2 TA 2020.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan.
Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/503/V/2018 tentang Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe
Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1067/XII/2016 tentang Petunjuk Operasi Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia
