Implikasi Sengketa Batas Wilayah Terhadap Penyelenggaraan Pemilu (Studi Kasus di Provinsi Maluku Utara)

  • Sultan Alwan Fakultas Hukum Universitas Khairun
Keywords: Right to Vote, Dispute Territory, General Elections.

Abstract

Area expansion as a consequence of regional autonomy implementation has caused excess regional boundary disputes which led to conflicts. The case that occurred in six villages in the North Maluku Province was due to the refusal of residents to be part of the District in North Halmahera Regency and wanted to remain in the West Halmahera Regency. In reality there is a dualism in government administration services because each village has two Village Heads, namely the North Halmahera government and the West Halmahera government version. The dissolution of disputes settlement has implications for the implementation of Regional Head Elections and Elections in the region. Election Organizers stipulate that the Permanent Voters List (DPT) of six villages is included in the jurisdiction of North Halmahera Regency. As a form of protest, thousands of citizens did not exercise their right to vote in the 2014 and 2018 Regional Head Elections. The General Election Law and Regional Head Election at present, it has not explicitly regulated the guarantee of the protection of citizens’ rights to vote in the area of boundary disputes due to the division of regions. In the future, special arrangements need to be made so that no citizen loses his right to vote because of technical administrative issues that ignore the election substance.

References

Buku-buku

Arif Sidharta, Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Bandung: Rafika Aditama, 2009.

Irvan Mawardi, Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada: Mewujudkan Electoral Justice dalam kerangka Negara Hukum Demokratis, Yogyakarta: Rangkang Edocation, 2014.

Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009.

Lukman Santoso Az, Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Manfred Nowak, Pengantar pada Rezim HAM Internasional, (Diterjemahkan dari Manfred Nowak, Introduction to the International Human Rights Regime), Jakarta: Raoul Wallenberg Institut of Human Rights and Humanitarian Law bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, 2003.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung: Nusa Media, 2017.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum di Tengah Arus Perubahan, Malang: Surya Pena Gemilang, 2008.

Takdir Rachmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Ucu Martanto, Ruang dan Konflik Wilayah: Cerita dari Enam Desa, Yogyakarta: CRCS UGM, 2012.

Artikel

Hasyim, Azis, Arya Hadi Dharmawan, dan Ambang Juanda, “Analisis Konflik Perebutan Wilayah di Provinsi Maluku Utara: Studi Kasus Perebutan Wilayah Antara Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera tentang Enam Desa”, Solidarity: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, dan Ekologi Manusia, April 2010.

Jembris Mou, “Konflik Wilayah Antara Kabupaten Halmahera Utara Dengan Kabupaten Halmahera Barat”, Political Jurnal, Vol. 4, No. 1 Tahun 2015.

Qodir, Zuly dan Tunjung Laksono, “Politik Rente dan Konflik di Daerah Pemekaran: Kasus Maluku Utara”, Working Paper No. 002/JKSG/2012.

Data Internet

“Pemerintah Moratorium DOB hingga 2019”, diakses pada tanggal 22 September 2018.

“Pemda dan DPRD Halut Sepakat Tolak Permendagri No. 60 Tahun 2019”, diakses pada tanggal 26 April 2020.

“Masyarakat Enam Desa Blokade Jalan Raya Sofifi-Tobelo”, diakses pada tanggal 26 April 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.( (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009

Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009

Putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016

Putusan MK No. 36/PHP.GUB-XVI/2018

Published
2021-01-26
How to Cite
Alwan, Sultan. “Implikasi Sengketa Batas Wilayah Terhadap Penyelenggaraan Pemilu (Studi Kasus Di Provinsi Maluku Utara)”. Jurnal Selat 8, no. 1 (January 26, 2021): 20-41. Accessed May 17, 2021. https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/2198.
Section
Articles