Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Alat Berat Yang Digunakan Dalam Melakukan Tindak Pidana Perambahan Hutan

  • Erlita Sipayung Universitas Prima Indonesia
  • Kartina Pakpahan Universitas Prima Indonesia
  • Heni Widiyani Universitas Maritim Raja Ali Haji
  • Nelly Sri Devi Universitas Prima Indonesia

Abstract

Abstract

Forests are the lungs of the earth that produce huge amounts of oxygen that humans need to live. But at this time there are many criminal acts of forest encroachment that are carried out irresponsibly, so that it harms many parties such as third parties as owners of heavy equipment used to commit acts of forest encroachment. Article 78 paragraph (15) of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry which stipulates that all forest products and proceeds of crime, violations or transportation equipment used to commit crimes or violations will be confiscated for the State. From this article, injustice arises for third parties who have heavy equipment when renting to others because their heavy equipment is seized by the State. Because the third party only rents the heavy equipment to other people without knowing that the person who hired uses it for a crime. This study uses a normative juridical method with library research data collection techniques, qualitative data analysis using inductive deductive methods. The legal action that can be taken by a third party is to object to the seizure placed on the object or object belonging to a third party as long as the case against it has not yet had a decision that has permanent legal force. By taking legal action against third parties to recover their property that was confiscated based on a decision concerning evidence of a crime which was considered relevant enough to provide justice to a third party.

References

A. Buku

Daliyo J.B. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Prenhalindo, 2001.

Kansil C.S.T. Pokok-pokok Hukum Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum. Surakarta, 2004.

Mulhadi. Diktat Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia. Medan, 2016.

Muis abdul & Mohammad Taufik. Hukum Kehutanan di Indonesia. Jakarta: PT. Bineka Cipta, 2011.

Redi Ahmad. Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.

Rochmanhadi. Alat-alat Berat dan Penggunaannya. Jakarta: Dunia Grafika Indonesia, 1992.

Suteki & Galang Taufan. Metode Penelitian Hukum. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Setiono. Rule of low (Supermasi Hukum). Surakarta, 2004.

Soetjipto Rahardjo. Permasalahan Hukum di Indonesia. Bandung, 1983.

Sentosa Sembiring. Hukum Dagang. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Salim. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Wirjono Prodjodikoro. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung.

B. Internet

Laksmi, “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Oleh Kepolisian Resrot Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013”, lihat dalam: <https://www.dap laksmi, w edorita-…mahasiswa (jom) bidang ilmu hukum,2018-jom.unri,ac.id> diakses tanggal 27 febuari 2019.

L Iksan, S Abdullah, “Peranan Kebijakan Negara Terhadap Perlindungan Hutan Untuk Menekan Laju Deforestasi Taman Nasional Tesso Nilo”, lihat dalam: diakes tanggal 27 febuari 2019.

S Abdulllah, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ileggal Logging Di Provinsi Jambi”, lihat dalam: diakses tanggal 27 febuari 2019.

Wibowo, “Tinjauan Tentang Putusan Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging”, lihat dalam: diakses tanggal 27 febuari 2019.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi.

Published
2019-08-26
How to Cite
Sipayung, E., Pakpahan, K., Widiyani, H., & Devi, N. S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Alat Berat Yang Digunakan Dalam Melakukan Tindak Pidana Perambahan Hutan. Jurnal Selat, 6(2), 172-183. https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1070
Section
Articles