Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalisasi Penanganan Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Kota Batam

  • Jumali Jumali Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji
  • Nurul Farhan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji
  • Okky Razma Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji
  • Nina Firda Amalia Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji
  • Sudarmiati Sudarmiati Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji
Keywords: The role of government in handling Pollution in coastal area of Batam City

Abstract

Pollution due to industrial waste occurs mostly in coastal ecosystems as well as on sea water conditions. Meanwhile, when looking at the damage that occurred in coastal areas and oceans, the damage that occurred in the form of damage to coastal ecosystems such as mangroves and coral reefs due to reclamation and pollution. This condition occurs when Batam is held by the Batam Authority. Associated with environmental pollution problems caused by the industry bring tremendous impact on people's lives, because it can cause environmental damage. Therefore, it needs serious handling to overcome them. So that between government, society and the environment needed a reciprocal relationship that must always be developed to stay in a harmonious and dynamic state. Keywords: The role of government in handling Pollution in coastal area of Batam City
  Pencemaran akibat limbah industri banyak terjadi pada ekosistem pesisir serta pada kondisi air laut. Sedangkan bila melihat kerusakan yang terjadi di wilayah pesisir dan lautan, kerusakan yang terjadi berupa rusaknya ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang akibat reklamasi dan pencemaran. Kondisi ini banyak terjadi ketika Batam dipegang Otorita Batam. Terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan akibat industri membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat, karena bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu penanganan yang serius untuk mengatasinya. Sehingga antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan dibutuhkan hubungan timbal balik yang selalu harus dikembangkan agar tetap dalam keadaan yang serasi dan dinamis. Kata kunci: Peran pemerintah dalam penanganan Pencemaran di wilayah pesisir Kota Batam

References

Buku
M. Daud silalahi, Hukum Lingkungan Dan Sistem Penegakan Hukum Lingkungan, PT Alumni, Bandung, 2002.

Jurnal
Setiyono dkk, “Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengolahan Ikan Di Muncar”, Jurnal Vol. 4, No. 1, 2008: 73.

Tri Astuti, Dkk. “Peranan Kegiatan Industri Pengolahan Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Sulawesi Selatan” Jurnal Analisis, (Juni 2014), Vol. 3 No. 1: 49 – 56.

Bambang Pramudyanto, “Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir”, Jurnal Lingkar Widyaiswara, Edisi 1 No. 4, Oktober-Desember 2014, hal. 21-40.

Risno Mina, “Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup”, Jurnal Arena Hukum Volume 9, Nomor 2, (Agustus 2016), : 149-165.

Yeni Widowaty, “Konsep Sustainable Development Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, Jurnal Media Hukum Vol. 19, No. 2, (Desember 2012): 269.

Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025 Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Batam 2011-2031 Batam Dalam

Angka 2008-2011 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam 2011-2016

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2004-2014

Internet

https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170307/281861528296428
Published
2018-01-01
Section
Articles