Transformasi Layanan Administrasi Kependudukan oleh Disdukcapil Kabupaten Bekasi di Masa Pandemi Covid-19

  • Anggi Nuraini Universitas Singaperbangsa Karawang
Keywords: Transformation Service, Covid-19, E-Government

Abstract

This study aims to look at the quality of service in the process of transforming administrative services from an offline system to an online system provided by the Department of Population and Civil Registration of Bekasi Regency during the Covid-19 pandemic. This study was analyzed based on the Theory of Application of E-Government as a result of studies and research from the Harvard JFK School of Government which has the dimensions of Support, Cappacity and Value. The method used in this research is descriptive-qualitative. This paper has succeeded in finding that the Department of Population and Civil Registration of Bekasi Regency has been able to improve the quality of services in the midst of the Covid-19 pandemic which limits the activities of the community, including the processing of administrative documents by providing online services. However, in the process of transforming the online service system, it still has some shortcomings in terms of the facilities provided.

References

Angguna, Yordan Putra, and A. Yuli Andi Gani. n.d. “Upaya Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Malang.†Jurnal Administrasi Publik (JAP) 3(1):80–88.

Batu bara, Eka Rolania dan Helmy, Herlina. (2019). “Analisis Pengembangan Electronic Government Melalui Penyelenggaraan Website Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.†1(4):1666–86.

Doramia Lumbanraja, Anggita. (2020). “Urgensi Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Pada New Normal Dan Reformasi Regulasi Birokrasi.†Administrative Law and Governance Journal 3(2):220–31. doi: 10.14710/alj.v3i2.220-231.

Dwiyanto, Agus. (2005). "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." Yogyakarta: UGM Press.

Fang, Zhiyuan, and D. Ph. (2002). “E-Government in Digital Era : Concept , Practice , and Development.†10(2):1–22.

Gunawan, C. I. (2015). Sistem Informasi Manajemen dan E-Government. CV.IRDH.

Gunawan, Cakti Indra. (2015). Sistem Informasi Manajemen Dan E-Government. Purwokerto: CV.IRDH.

Indrajit, R. E. (2005). Government In Action. Yogyakarta: Andi Offset.

Indrajit, R. E. (2016). Electronic Government. Yogyakarta: Preinexus.tm.

Instruksi Bupati Nomor : 14 Tahun 2021 Tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masayarakat (PPKM) Darurat Untuk Mengendalikan Angka Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bekasi.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. 21st ed. Yogyakarta: STIM YKPN.

Moenir, H. A. .(2002). Manajemen Pelayanan Umum Di Indoensia. Jakarta: Bumi Aksara.

Muhammad, Azzam. (2021). “Ada Temuan Kasus Covid-19, Layanan Di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Bekasi Dibatasi - Wartakotalive.Com.†Retrieved September 11, 2021 (https://wartakota.tribunnews.com/2021/01/19/ada-temuan-kasus-covid-19-layanan-di-kantor-dinas-dukcapil-kabupaten-bekasi-dibatasi).

NEWSROOM DISKOMINFOSANTIK. (2020). “Antisipasi Penyebaran Corona Disdukcapil Kabupaten Bekasi Hanya Terima Layanan Urgent Lewat WAâ€. Retrieved September 11, 2021 (http://bekasikab.go.id/berita/2370/antisipasi-penyebaran-corona-disdukcapil-kabupaten-bekasi-hanya-terima-layanan-urgent-lewat-wa)

NEWSROOM DISKOMINFOSANTIK. (2020). “Mulai 1 Juli 2020 Disdukcapil Kabupaten Bekasi Siapkan Layanan Online Melalui Websiteâ€. Retrieved September 11, 2021 (http://bekasikab.go.id/berita/2706/mulai-1-juli-2020-disdukcapil-kabupaten-bekasi-siapkan-layanan-online-melalui-website)

Peraturan Bupati Bekasi No 37 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Bersekala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bekasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91.

Profil Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Tahun 2020.

Rianto, Budi. (2012). Manajemen Kualitas Pelayanan : Teori Kebijakan Dan Implementasi. Jakarta: STIA LAN Press.

Riko. (2020). “Pemkab Bekasi Kembali Terapkan WFH bagi ASNâ€. Retrieved September 11, 2021 (https://bekasi.pojoksatu.id/baca/pemkab-bekasi-kembali-terapkan-wfh-bagi-asn)

Samodra, Wibawa. (2009). Administrasi Negara : Isu-Isu Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Silcock, Rachel. 2001. “What Is E-Government?†Parliamentary Affairs Vol 54(1):88–101.

Sugiyono. (2013). Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Refika Aditama.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instasi Pemerintah

Published
2021-11-29
How to Cite
Nuraini, A. (2021). Transformasi Layanan Administrasi Kependudukan oleh Disdukcapil Kabupaten Bekasi di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 9(2), 111-124. https://doi.org/10.31629/juan.v9i2.3761