Collaborative Governance Dalam Program Perhutanan Sosial Pada HKm Gempa 01 Kurau Barat Bangka Belitung

  • Bambang Ari Satria Program Studi Ilmu Administasi Negara STISIPOL Pahlawan
  • Hermianto Hermianto Program Studi Ilmu Administasi Negara STISIPOL Pahlawan
Keywords: Collaborative Governance, Social Forestry, Community Forest

Abstract

Forest governance by the people is a new approach in social forestry. Utilization and management of social forestry in the Province of Bangka Belitung Islands is carried out in order to provide access for the community to manage forests sustainably to improve community welfare. One of them is Community Forest (HKm) Earthquake 01 West Kurau, Bangka Belitung. This research is entitled collaborative governance in the utilization of social forestry in the HKm Gempa 01 West Kurau Bangka Belitung. This study aims to determine how the implementation of collaborative governance in the use of social forestry in the HKm Gempa 01 West Kurau Bangka Belitung. The theory used is the theory of collaborative processes by Chris Ansell and Alison Gash. This study used qualitative research methods. Data collection techniques using interviews, observation and audio visual. The results showed that the collaborative process between stakeholders involved in the social forestry program at HKm Gempa 01 West Kurau Bangka Belitung had gone well. This is marked by the increasing ecological impact and economic impact on the community in West Kurau Village through the use of social forestry programs and the achievements of HKm Gempa 01 Kurau Barat as 1st winner at the national level in the Community Forest category in 2019.

References

Andriansyah O, Nurrocahmat R D, Kosmaryandi N. (2019). Model Efektivitas Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan Berbasis Wisata Alam di Kabupaten Bangka Tengah. Media Konservasi. 24(2), 124-133.
Ansel, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. Jurnal of Public Administration Research Theory
Faidati, Nur. (2019). Collaborative Governance Dalam Pengembangan UMKM di Era Revolusi Industri. Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi: Bandung
Kuncoro, M. (2018). Dampak Perhutanan Sosial: Perspektif Eknomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta (ID): KLHK
Moeliono M, Mulyana A, Adnan H, Yuliani EL, Manalu P, Balang. (2015). Ijin saja tidak cukup: Belajar dari hutan kemasyarakatan (HKm) Bulukumba. Bogor (ID): World Agroforestry Center (ICRAF) South East Asia Regional Program
Nilasari, A. Murtilaksono, K. Soetarto, E (2017). Tipologi Konflik Kawasan Hutan Pada Proses Penataan Batas Di Wilayah Pulau Bangka. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. 5(3), 176-183
Purnomo, P, E, dkk (2018). Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Hutan Berbasis Masyarakat. Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M): Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Putra, S, A, dkk (2019). Pembiayaan Perhutanan Sosial di Indonesia. Working Paper: The Asia Foundation.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (mixed methods). CV Alfabeta, Bandung.
Sumanto, E. S. (2009). Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial Dalam Perspektif Resolusi Konflik. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. 6(1), 13-25
Susilo, S. Nairobi (2019). Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat. Jurnal ISEI Economic Review. 3(1), 16-27
Tando, E. C. Dkk (2019). Pemerintahan Kolaboratif sebagai Solusi Kasus Deforestasi di Pulau Kalimantan: Studi Literatur. Jurnal Borneo Administrator, 15(3), 257-274



Perundangan-Undangan
Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/209/DISHUT/2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Kelompok Tani Gempa 01 di Dalam Kawasan Hutan Lindung Pelawan Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah
Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1350/DISHUT/2017 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022
Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor SK.23/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS)
Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Sosial Nomor P.14/PSKL/Set/PSL.0/11/2016 Tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS)
Peraturan Direktur Jenderal PSKL Nomor P.2/PSKL/ SET/KUM.1/3/2017 tentang Pedoman Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Perhutanan Sosial
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.57/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
Published
2020-12-24