ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI SIGOLABANG DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BANDA ACEH
Keywords:
Sigolabang, Pengelolaan BMD, Kota Banda AcehAbstract
Aplikasi Sigolabang merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola barang milik daerah secara efektif dan efesien dalam rangka mendukung terjalannya e- government. Pengelolaan barang milik daerah sudah sesuai dengan qanun Nomor 7 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah Kota Banda Aceh. Namun dalam pelaksanaannya masih timbul masalah dalam proses pengelolaan barang milik daerah pada suatu SKPK yang disebabkan oleh pengalaman dan kemampuan para petugas yang terbatas sehingga mengalami penyimpangan dari prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, Atau yang disebut dengan kelemahan sumberdaya manusia, infrastruktur dan pemanfaatan asset daerah menjadi lebih produkif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan analisis pengelolaan barang milik daerah kota banda aceh dalam menggunakan aplikasi sigolabang. Dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Banda Aceh dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah. Dalam penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif deskriptif, penelitian ini dilakukan di SKPK pemerintah kota Banda Aceh, pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder yaitu melalui observasi,dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah kota Banda Aceh sudah sesuai dengan teori dalam praktisnya sehingga penerapan sigolabang ini sangat efektif dalam mengelola asset pemerintah kota Banda Aceh dan dapat berdampak positif terhadap kinerja pemerintah kota dalam rangka mendonkrak pertumbuhan pendapatan asli daerah, kedua, faktor penghambat dalam pelaksanaan aplikasi ini adalah kelengkapan alat pendukung sarana dan prasarana infrastruktur fasilitas internet serta kemampuan petugas yang belum begitu mahir menggunakan aplikasi sigolabang ini, diharapkan kepada pemerintah kota Banda Aceh untuk memberikan perhatian lebih kepada instansi yang mengelola barang milik daerah supaya bisa melaksanakan tugas yang lebih baik dan terciptanya pemerintah yang baik Good Governance.
References
Buku-buku
Bastian. Perkembangan E-Government di Indonesia. Sinar harapan 2003 Sugiyono, metode penelitian kualitatif, kuantitatif, alfabeta, Bandung 2011 Jurnal
Agarwal, P.K., “Portals: the path to everything,†Government Technology, March,
Anshari, A., & Syofyan, E. 2016. Pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Padang. Jurnal Riset Manajemen Bisnis dan Publik, 4(1).
Center for Democracy and Technology (CDT) and InfoDev, “E-Government Handbook: Part 1 - The Three Phases of E-Government
Mega Raharja, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan) Vol 3, No 1 2015
Hasfi, Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang) Tanjungpura University. 2013
Iqlima Azhar, Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Manjemen Aset Pada Pemerintah Kota Banda Aceh, Vol 1, No 2. 2017
Raharja, M. Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan). Jurnal Administrasi Publik. 2015
Saeli, Analisis Efektivitas Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bau- Bau UniversitasTerbuka. 2011
Simamora, R., & Halim, A. 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah di Kab. Tapanuli Selatan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis,10
S. Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan. Jakarta : Rineka Cipta
Zainal A. Hasibuan, langkah-langkah Strategis dan taktis pengembangan E-Gov Untuk Pemda, vol 3 2007
Data Internet
The World Bank Group, “A Definition of EGovernmentâ€ÂÂ, http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/defin ition.htm, [online] 3 April 2007.
www.layanan.bandaacehkota.go.id
Data Aset Pemerintahan Kota Banda Aceh tahun 2017-2018. Observasi ke BPKK Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Maret 2020
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah