Dampak Perencanaan Perubahan Free Trade Zone Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Di Kota Batam
Keywords:
Perubahan Organisasi, Free Trade Zone, Kawasan Ekonomi KhususAbstract
Munculnya perubahan organisasi serta pengalihan wewenang mengakibatkan dampak buruk terhadap Free Trade Zone di Kota Batam yang menyebabkan adanya dualisme kepemimpinan antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusaha (BP) Batam serta melemahnya perekonomian global yang berdampak ke daerah salah satunya di Kota Batam. Iiklim investasi di Kota Batam dimulai dari pelayanan pengurusan dengan FTZ menjadi terhambat membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan perubahan status dari FTZ ke KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang dipimpin oleh Wallikota Batam. Tujuan dari penelitian ini ialah melihat dampak perubahan perencanaan perubahan organisasi FTZ ke KEK. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan sumber-sumber pustaka seperti e-book, Journal, Website, Laporan Organisasi dan dokumen lainnya baik cetak maupun online yang relevan dengan teknik analisis data (content analysis). Hasil menunjukkan bahwasanya perubahan FTZ menjadi KEK tidak berpengaruh besar terhadap perkembangan investasi baik pengusaha dalam negeri maupun luar negeri yang menanamkan modalnya ke Kota Batam. Peneliti juga menemukan KEK memiliki banyak kelemahan berbeda dengan FTZ yang selama ini bagi pengusaha daerah Kota Batam lebih merasa diuntungkan dari pada KEK. Diharapkan pemerintah Kota Batam mengambil langkah yang strategis yaitu melakukan kolaborasi antara pengusaha daerah dan pemerintah pusat dalam mengembangkan KEK yang akan berdampak kepada perekonomian Kota Batam.
References
Abrahamson, E. (2000). Change without pain. Harvard Business Review, 78(4), 75–79.
Aggarwal, A. (2007). Impact of Special Economic Zones on Employment, Poverty and Human Development (No. 194). New Delhi, India.
Daft, R. L., & Daft, R. L. (2010). Understanding the theory and design of organizations (11th ed.). United States America: South-Western, Cengage Learning.
David, D. (2005). A Multilevel approach to individual readiness to change. Journal of Behavioral and Applied Management, 7(1), 1–15.
Farole, T., & Akinci, G. (2011). Special Economic Zones : Progress, Emerging Challenges and Future Directions. Directionsin Developmen Trade. Washington DC: The World Bank.
Internasional Labour Organization. (1998). Labour and social issues relating to eport processing zones. Geneva.
Kusago, T., & Tzannatos, Z. (1998). Export processing zones : A review in need of update. Social Protection Discussion No. 9802.
Madani, D. (1999). A review of the role and impact of export processing zones. Research Working Paper, 1(1).
Moberg, L. (2015). The political economy of special economic zones. Journal of Institutional Economics, 11(1), 167–190.
Porras, J. I., & Robertson, P. J. (1992). Organizational development: Theory, practice, and research. California: Consulting Psychologists Press.
Pramoda, R., & Apriliani, T. (2016). Kebijakan Penetapan Bitung Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Jurnal Borneo Administrator, 12(2), 149–169.
Thurston, C. W. (1996). Argentina plans to develop network of free trade zones. Retrieved January 18, 2020, from https://www.joc.com/maritime-news/argentina-plans-develop-network-free-trade-zones_19960618.html
United Nations Conference On Trade And Development. (2019). World Investment Report. In Special Economic Zones (pp. 127–206). Geneva.
Valentine, V., & Park, J. K. (2005). Free trade zone and port hinterland development. New York: United Nations Publication.
World Bank. (1992). The world bank annual report 1992. Washington DC.
Zed, M. (2014). Metode penelitian kepustakaan (3rd ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Dokumen
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
Website
Pengusaha Tolak Batam Jadi KEK (n.d.). Diperoleh pada Januari 18, 2020, dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180604085527-92-303165/pengusaha-tolak-batam-jadi-kawasan-ekonomi-khusus
Pembentukan Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (n.d.). Diperoleh pada Januari 22, 2020, dari https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/turning-batam-into-a-special-economic-zone-the-jakarta-post
Perubahan Kepemimpinan terhadap status KEK Batam (n.d.). Diperoleh pada Januari 22, 2020, dari https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/changes-in-bp-batam-oversight-could-lead-to-islands-sez-status
23.jpg)
