Karakter Birokrasi Pemerintahan Dalam Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang

  • Rachmat Ramdani Universitas Singaperbangsa Karawang
Keywords: Karakter Birokrasi, Pelayanan Perizinan IMB, DPMPTPSP

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakter birokrasi pemerintahan dalam pelayanan perizinan IMB di DPMPTSP Kabupaten Karawang. Penulisan ini di latarbelakangi birokrasi pemerintahan di Kantor DPMPTSP Kabupaten Karawang dalam memberikan pelayanan perizinan mendirikan bangunan belum berjalan dengan baik. Pertanyaan yang akan dibahas bagaimana karakteristik birokrasi pemerintahan dalam pelayanan perizinan IMB di DPMTPSP Kabupaten Karawang. Penulisan  ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui karakter birokrasi dalam pelayanan perizinan IMB di DPMPTSP Kabupaten Karawang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi serta wawancara dan dokumentasi. Hasil pembahasan menunjukan bahwa karakter birokrasi dalam pelayanan perizinan IMB di DPMPTPSP Kabupaten Karawang dilihat dari beberapa aspek. Pertama, keberadaan hirarkhi yang panjang dalam memberikan pelayanan perizinan IMB di DPMPTSP Kabupaten Karawang terdapat makna yang sama seperti yang di kemukakan oleh Max Weber dalam type birokrasi idealnya. Kedua, formalisasi aturan dan prosedur dalam birokrasi pelayanan perizinan IMB do DPMPTSP Kabupaten Karawang sebagaimana mencerminkan birokrasi type ideal Weberian yang menyatakan bahwa formalisasi diperlukan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan seorang pejabat birokrasi dalam memberikan pelayanan agar pelayanan yang diberikan dapat cepat dan adil. Ketiga, debirokratisasi memangkas struktur dan prosedur birokrasi yang berbelit-belit untuk efisien dan efektivitas DPMPTSP Kabupaten Karawang melakukan debirokratisasi karena pelayanan perizinan sudah berlebihan dan melewati titik optimalisasi.

References

Caiden, Gerald E.1991. Administrative Reforms Comes Of Ages.New York: Walter The Gruyter

Denhardt, J.V. & Denhardt, R.B. 2003. The New Public Service: Serving,
NotSteering. NewYork: M.E.Sharpe.
Eep Saefulloh Fatah. (1998). Catatan Atas Gagalnya Politik Orde
Baru.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kristiadi. J.B. 1991. Peran aparatur Pemerintah Dalam Era Pembangunan.
Bandung: Sesimpol Lembang.

Miftah, Thoha. 2008. Perilaku Organisasi Konsep Dan Aplikasinya. Jakarta:PT.
Raja Grapindo

Weber, Max, 1947. The Theory of Social and Economic Organization.
Diterjemahkan oleh A.M. Henderson dan Talcott Parsons. New York USA:
Oxford University Press.

Ridwan, Juniarso & Sudrajat Sodik. 2009. Hukum Administrasi Negara Dan
Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa.

Ryaas Rasyid, 1997. Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru.Jakarta: Yasrif
Watampone.

Data Internet

http://www.kppod.org/index.php/en/berita/berita-media/286-kppod-276-
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.

Peraturan menteri dalam neggri nomor 24 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang
Published
2020-04-20
How to Cite
Ramdani, R. (2020). Karakter Birokrasi Pemerintahan Dalam Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang . KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(2), 256-274. https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i2.1919