Peran Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Mencegah Illegal Fishing di Perairan Kota Batam
DOI:
https://doi.org/10.31629/fxncn817Keywords:
Illegal Fishing, Batam City, Role of CDKPAbstract
Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan (CDKP) Kota Batam memegang peran vital dalam memerangi praktik illegal fishing di perairan Batam. Pertama, mereka secara aktif melakukan pengawasan dan pemantauan sumber daya laut, termasuk patroli rutin dan inspeksi kapal untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan. Cabang DKP proaktif dalam mencegah illegal fishing. Peran CDKP mencakup pengawasan kepatuhan zona dan wilayah; pengawasan dan penegakan hukum terhadap illegal fishing; pengawasan kepatuhan alat tangkap dan teknis; penegakan disiplin administratif; Pengembangan Kebijakan; dan Pemantauan dan Penelitian Kelautan agar upaya pencegahan dan penindakan illegal fishing berjalan lebih efektif dan komprehensif.
Downloads
References
Akbar, D., Pratama, R. A., Sianturi, R. L., & Triyana, N. (2022). Strategi pengembangan blue economy wilayah perbatasan Indonesia: Tata kelola ekonomi maritim pesisir Kepulauan Riau. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(1), 166-177.
Eddy, T., & Zannah, P. R. (2024). Analisis Yuridis Penanganan Barang Bukti Kapal Asing Pelaku Tindak Pidana Perikanan “Illegal Fishing”. Bulletin of Community Engagement, 4(3), 386-399.
Firmansyah, M., & Masrun, M. 2021. Esensi perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif. Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan, 3(2), 156-159.
Fiwi, Y. L., Zahida, G., & Yuniarti, T. (2025). Sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko bagi pelaku usaha tambak udang di Nusa Tenggara Barat. Kontribusi: Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat, 1(1).
Nengsih, N. S. (2020). Penerapan indikator pembangunan berkelanjutan di daerah pesisir dalam keanekaragaman hayati laut untuk mensejahterakan masyarakat. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 1(2), 151-162.
Rina Yulianti, S. H. (2022). Perlindungan hukum bagi hak masyarakat atas dumber daya pesisir. Scopindo Media Pustaka.
Sihombing, M. A. (2021). Strategi UPT pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam memberantas illegal fishing di Kepuluan Riau (Doctoral dissertation, Prodi Administrasi Negera).
Sulistiyanto, S. (2025). Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka untuk mendukung operasi keamanan laut.
Supriyadi, I. H., Cappenberg, H. A., Souhuka, J., Makatipu, P. C., & Hafizt, M. (2017). Kondisi terumbu karang, lamun dan mangrove di suaka alam perairan kabupaten Raja Ampat provinsi Papua Barat. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia, 23(4), 241-252.
Winarti, N. (2017). Illegal Fishing di Kepulauan Riau: Aset bersama negara-negara sekitar. KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 1-19.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Tia Alifah Tia, Angga Reni, Haidawati
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
You are free to:
- Share — copy and redistribute the material in any medium or format for any purpose, even commercially.
- Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
- The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
Under the following terms:
- Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made . You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
- No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
