The Impact of the Discourse on the Village Head's Term of Office for 27 Years on Village Financial Management
DOI:
https://doi.org/10.31629/kemudi.v7i2.5541Keywords:
village financial management, corruption, . Term of Office of the Village HeadAbstract
Indonesia started its new year by facing demands from thousands of Village Heads, the demands that were filed were a discourse on extending the term of office of the Village Head from 6 years to 9 years for 3 periods with a total term of office is 27 years. This research more specifically will discuss the impact that will have on the discourse of 27 years of Village Head office proclaimed by the Association of Indonesian Village Governments (APDESI) in January 2023. The theory used in this research is the CDMA theory put forward by Robert Klitgaard (1998) consists of four main elements: corruption, democracy, market, and administration. This research is a single instrumental case study. The cases that will be comprehensively analyzed are the discourse on the 27-year term of office of the Village Head and the implications for village financial management. Then the researcher used Lingga District, Riau Island Province as a case to develop a detailed description of the case. The findings in this study are if the discourse on the 27-year term of office of the Village Head is approved, what will happen is the practice of corruption will continue, thereby betraying democracy and administration itself. With CDMA theory, the level of corruption can be reduced by strengthening the three elements (democracy, market, and administration) and reducing opportunities for corruption so that corruption can be reduced and the social system can work better. Meanwhile, the administration element still shows the government's weakness in managing village fund allocations which creates a fictitious village which is only used by some elements to obtain disbursement of village funds from the central government with the aim of financial misappropriation not to improve the lives of village communities.
References
Abidin, M. Z. 2015. Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 6, No.1, 61–76.
Antikorupsi.org, Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kade Niat Buruk Politisasi Desa dan Suburkan Oligarki Desa diakses dari https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-niat-buruk-politisasi-desa-dan-suburkan-oligarki-desa, diakses pada 23 Februari 2023
Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi. Halu Oleo Law Review, 2(2), 448. https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4318
Databoks.katadata.co.id, ICW Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021, diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021, diakses pada 26 Februari 2023.
Fathur Rahman. Korupsi Di Tingkat Desa. Governance. Vol. 2, No 1, November 2011. Hlm. 14-15.
Klitgaard, R. 1988. Controlling Corruption. University of California Press.
Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani, M. Agus Salim. 2017. Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, e-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma. Hlm. 30.
Narasi.com. 2023 Kenapa DPR dan Pemerintah Setuju-setuju Saja Soal Tuntutan Kades, diakses dari https://narasi.tv/read/narasi-daily/kenapa-dpr-dan-pemerintah-setuju-setuju-saja-soal-tuntutan-kades, diakses pada 10 Februari 2023.
Rachmawati, R., & Pramono, D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Korupsi pada Pemerintahan Desa. Jurnal Administrasi Publik, 3(2), 168-177.
Setyawan, B., & Haryadi, H. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Korupsi pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Malang. Jurnal Administrasi Publik, 3(2), 119-127.
Sudarsono, A. (2019). Evaluasi Tata Kelola Keuangan Desa dalam Rangka Pencegahan Korupsi. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 23(2), 249-260.
Sari, D. P., & Hidayatullah, A. F. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Korupsi pada Pemerintah Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 8(1), 1-11.
Yeni Nur Afifah. Tinjauan Teori Perencanaan dalam Pelaksanaan Program Pemanfaatan Dana Desa. Jurnal Litbang Sukowati. Volume 3 Nomor 1, November 2019. Hal 51-60.
Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa
Laporan Hasil Investigasi Kementerian Dalam Negeri Mengenai Desa Fiktif di Kabupaten Konawe Tahun 2019
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2018
Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa
23.jpg)
