EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019

  • Naharuddin Naharuddin BPSDM Provinsi Kepulauan Riau
Keywords: Perencanaan Pembangunan, Kemaritiman, Kepulauan Riau

Abstract

Provinsi Kepulauan Riau yang wilayahnya didominasi 96% perairan dan hanya 4% daratan memiliki potensi kemaritiman yang luar biasa. Namun isu-isu strategis pembangunan masih terjadi, kesenjangan pembangunan antar wilayah dan optimalisasi penanganan wilayah perbatasan, pulau-pulau terdepan dan pulau-pulau kecil untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Perencanaan pembangunan yang selama ini dilakukan belum memprioritaskan sektor kemaritiman sebagai prioritas pembangunan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses perencanaan pembangunan wilayah dan faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya perencanaan pembangunan wilayah Kepulauan Riau tahun 2019. Proses perencanaan pembangunan dianalisa dan dideskripsikan mengunakan tiga indikator dalam teori evaluasi perencanaan pembangunan Willian N. Dunn, yakni: (1) Efisiensi; (2) Perataan; dan (3) Responsiitas. Metode penelitian digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari pentahapan dan penjadwalan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 telah sesuai dan partisipasi Stakeholder dalam Musrenbang juga cukup baik, namun capaian kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Daerah pada akhir tahun ditemukan 25% target kinerja yang belum tercapai. Pendekatan yang dilakukan dalam proses perencanaan pembangunan juga masih menggunakan kaidah normatif, yaitu berorientasi pada perencanaan pembangunan berbasis wilayah daratan (continental approach) yang seharusnya menggunakan pendekatan berbasis wilayah kepulauan (ocean approach).

References

Abe, A. (2005). Perencanaan Daerah Partisipatif. Pembaruan.
Abrahamsz, J. (2019). Perencanaan Pembangunan Wilayah Kepulauan Berbasis Sumber Daya Maritim (Studi Provinsi Maluku). Jurnal Maritim Indonesia, 7(2), 113–121. https://www.researchgate.net/profile/James-Abrahamsz/publication/340573996_Perencanaan_Pembangunan_Wilayah_Kepulauan_Berbasis_Sumber_Daya_Maritim_Studi_Provinsi_Maluku_httpjurnalmaritimtnialmilidvol-7-no-2-december-2019/links/5e9174c8a6fdcca7890a4f88/Pere
Al Syahrin, M. N. (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. Indonesian Perspective, 3(1), 1. https://doi.org/10.14710/ip.v0i0.20175
Ampun, A. C. R. A. A., & Purba, A. O. (2021). Strategi Pertahanan Maritim Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(3), 321–325. http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index
Bryant, C., & White, L. G. (1982). Managing Development in the Third World. In Westview Press.
Ginting, A. M. (2013). Kendala Pembangunan Provinsi Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau. Politica, 4(1), 49–75. http://bakohumas.kominfo.go.id/news.php?id=1000,
Iqbal, L. (2020). Evaluasi Ex Ante Kebijakan Dana Khusus Kepulauan (DKK) terhadap Ketimpangan Alokasi Transfer ke Daerah. Bappenas Working Papers, 3(2), 218–237. https://doi.org/10.47266/bwp.v3i2.78
Junef, M. (2019). Implementasi Poros Maritim dalam Prespektif Kebijakan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(3), 303. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.303-322
Kartika, C. (2017). Model Pengembangan Strategi Pembangunan Negara Maritim Melalui Elemen Aktivasi Dan Pengembangan Teknologi Maritim Untuk Meningkatkan Daya Saing Kemaritiman Dan Kesejahteraan Masyarakat Maritim Dalam Asean Economic Community 2016. Develop, 1(2). https://doi.org/10.25139/dev.v1i2.385
Mallick, O. B. (2005). Rostow’s Five-Stages Model of Development and It’s Relevance in Globalization. School of Social Science, Faculty of Education and Arts, The University of Newcastle.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. UI Press.
Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
Mustopadidjaja, A. (2012). Bappenas dalam sejarah perencanaan pembangunan Indonesia 1945-2025. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah DKI - Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi.
Prasetyo, H. (2016). Skripsi: Konsep Poros Maritim sebagai Paradigma Baru dalam Pembangunan Nasional. Universitas Negeri Malang. http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/51385
Puspitawati, D. (2020). Pembangunan Wilayah Kepulauan Berlandaskan Poros Maritim Dalam Perspektif Negara Kepulauan: Tantangan Dan Peluang Perimbangan Keuangan Daerah. Bina Hukum Lingkungan, 4(2), 251. https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.107
Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2004). Perencanaan Pembangunan Daerah :Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah (2nd ed.). Gramedia Pustaka Utama.
Saksono, H. (2013). Ekonomi Biru : Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas. Jurnal Bina Praja, 1–12.
Siagian, S. P. (2014). Filsafat Administrasi (Edisi Revisi). Bumi Aksara.
Sriharyati, S., & Sholihannisa, L. U. (2020). Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat dengan Menggunakan Analytic Hierarchy Procces (AHP). ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis, 6(1), 59–84. http://jurnal.plb.ac.id/index.php/atrabis/article/view/420
Suawa, J. J. (2018). Pembangunan Daerah Kepulauan untuk Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Kajian Lemhannas RI, 35(September), 11–18. http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/125
Sulistiyono, S. T. (2016). Paradigma Maritim dalam Membangun Indonesia: Belajar dari Sejarah. Lembaran Sejarah, 12(2), 81. https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.33461
Suryono, A. (2010). Dimensi-dimensi Prima teori pembangunan. Universitas Brawijaya Press.
Syafrudin, A. (1993). Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah (2nd ed.). Citra Aditya Bakti.
Tjokroamidjojo, B. (2002). Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan. Jurnal Administrasi Negara.
Tuwo, A. (2011). Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut : Pendekatan Ekologi, Sosial-Ekonomi, Kelembagaan, dan Sarana Wilayah (A. Wijaya (ed.)). Brillian Internasional.
William N. Dunn. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedu). Gadjah Mada University Press.
William N. Dunn. (2017). Public Policy AnalysisAn Integrated Approach (6th ed.). Routledge.
Wirawan, R., Mardiyono, & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 4(2), 1–87.
Published
2022-04-20
How to Cite
Naharuddin, N. (2022). EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019 . KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(02), 175-190. https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i02.4378