Tata Kelola Pelabuhan di Indonesia: Studi Kota Tanjungpinang
DOI:
https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i01.3361Keywords:
Kepelabuhanan, tata kelola maritime, collaborative governance.Abstract
Kepelabuhanan merupakan salah satu bagian dari tata kelola maritim. Karena itu, dalam dokumen ini pembahasan mengenai tata Kelola kepelabuhanan diletakkan sebagai bagian dari maritime governance. ada beberapa masalah yang dihadapi tata kelola maritim dewasa ini. Penelitian Tata Kelola Pelabuhan Kota Tanjungpinang bertujuan untuk melihat melihat kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengoptimalkan potensi jasa kepelabuhanan untuk mendorong perekonomian daerah Kota Tanjungpinang. Selain karena Kota Tanjungpinang memiliki 28 buah pelabuhan yang berada di dalam wilayah administratifnya, juga karena pelabuhan memainkan peran fundamental dalam struktur perekonomian Kota Tanjungpinang sebagai kota perdagangan dan jasa. Metode yang digunakan dalam Kajian ini adalah metode kualitatif. Hasil kajian ini memperlihatkan masih lemahnya praktek Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengelola pelabuhan yang ada. Lemahnya tata kelola pelabuhhan tersebut akibat memiliki kekuatan dan peluang untuk merubah kelemahan dan ancaman yang hadir akibat tidak harmonisnya collaborative governance dengan melandaskan pada azas-azas pelaksanaan otonomi daerah yang disinergikan dengan tatanan kepelabuhanan nasional.
References
Ansell, Chris, and Alison Gash. "Collaborative governance in theory and practice." Journal of public administration research and theory 18.4 (2008): 543-571.
Wanna, John, and Janine O'Flynn. Collaborative Governance. ANU Press, 2008.
Imperial, M. T. (2005). Using collaboration as a governance strategy: Lessons from six watershed management programs. Administration & Society, 37(3), 281-320.
Olsson, Per, Carl Folke, and Thomas Hahn. "Social-ecological transformation for ecosystem management: the development of adaptive co-management of a wetland landscape in southern Sweden." Ecology and society 9.4 (2004).
Cullen, Francis T., and Paul Gendreau. "Assessing correctional rehabilitation: Policy, practice, and prospects." Criminal justice 3.109-175 (2000).
Osborne, S.P. (2010) The New Public Governance: Emerging perspectives on the theory and practice of public governance, London: Routledge.
Ansell, C. "Fostering innovation and collaboration." Medical device technology 18.1 (2007): 52.
Dwiyanto, Agus, 2012, Manajemen pelayanan publik : peduli, inklusif dan kolaboratif Yogyakarta : Gajah Mada University PressHayat. 2017. Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.
Sinambela, Litjan Poltak, dkk. 2011. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT Bumi Aksara
Cronin, J.J dan Taylor, S.A., 1992, “Measuring Service Quality: A Reexaminataion and Extensionâ€ÂÂ, Journal of Marketing
Tjiptono, Fandy. 2015. Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Penerbit Andi
Moleong, Lexi J, Dr.M.A. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
Burhan Bungin. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu sosisal lainnya, Jakarta: Kencana
Mimicopoulos, M. G., Kyj, L., Sormani, N., Bertucci, G., & Qian, H. (2007). Public governance indicators: A literature review. United Nations. Retrieved from https://publicadministration.un.org/publications/content/PDFs/E-Library Archives/2007 Public Governance Indicators_a Literature Review.pdf
Stoker, Gerry. (1998). Governance as theory: five propositions. International social science journal, 50(155), 17-28.
Roe, M. (2013). Maritime governance and policy-making. Maritime Governance and Policy-Making (Vol. 9781447141). https://doi.org/10.1007/978-1-4471-4153-2
23.jpg)
