IMPLEMENTASI PENGUATAN BELA NEGARA DI WILAYAH PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DOI:
https://doi.org/10.31629/juan.v11i01.5946Keywords:
Bela Negara, Masyarakat Sosial, Kebijakan DaerahAbstract
Saat ini peerwujudan bela negara tidak lagi dalam wujud fisik perang dalam memaknai dan menjalankan fungsi bela negara, akan tetapi lebih pada penguatan bela negara pada aspek kekuatan sosial, ekonomi masyarakat sehingga masyarakat juga terlibat bela negara dalam konteks yang dimiliki masyarakat, terutama masyarakat yang ada diperbatasan. Upaya penguatan bela negara di daerah perbatasan ditopang oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kuat seperti akses informasi, kesejahteraan, partisipasi dalam penguatan ekonomi masyarakat dan negara serta menjaga kerukunan dan kebersamaan ditengah-tengah masyarakat. Desain penelitian dirancang dengan pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan paradigma post positivism. Temuan yang berkaitan dengan situasi terkini tentang fenomena perilaku masyarakat terkait aksi bela negara di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintahan daerah secara khusus maupun pemerintahan dalam cakupan nasional karena fenomena ini telah digariskan menjadi prioritas pembangunan nasional dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini memberdayakan 2 tahapan teknis penelitian yang saling menguatkan yakni wawancara mendalam dan focus group discussion. Penerapan penguatan aplikasi bela negara bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kepulauan Riau telah dilaksanakan oleh pemerintahan daerah terkait dengan baik. Namun demikian implementasi kebijakan penguatan bela negara tersebut masih diwarnai oleh adanya kinerja pencapaian yang belum optimal menggapai sasaran bela negara khususnya pada dimensi perwujudan kesejahteraan masyarakat yang tersebar di berbagai pulau kecil terluar wilayah perbatasan.References
Akcam, B. K., Guney, S., & Cresswell, A. M. (2019). Research Design and Major Issues in Developing Dynamic Theories by Secondary Analysis of Qualitative Data. Systems, 7(3), 40. https://doi.org/10.3390/systems7030040
As’ari, H. (2017). Policy Implementation of the Outer Islands Management at Kepulauan Riau Province. Public Policy and Administration Research, 7(3), 40–47.
Creswell, J. W. (2012). Educational Research Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. In Educational Research (4th Editio). University of Nebraska.
Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, 23 (2002).
Gumelar, R. (2020). Peran Masyarakat, pemuda dalam Bela Negara. 1–9.
Nashir, A. K., Komeini, Y., & Rosdiana, H. (2021). Strategic Environment, Strategist, and Strategy. Jurnal Global & Strategis, 15(1), 103. https://doi.org/10.20473/jgs.15.1.2021.103-126
Ragimun, R., Handoko, R., Rosjadi, I., Mutaqin, M., & Yasin, A. (2022). Kinerja Perdagangan Indonesia-Singapura Dan Malaysia. Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai, 6(1), 28–45. https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i1.1540
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2022, 1 (2022).
Retno Susanti. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan. 10.
Setiawan, I. M. B., Agung, I., Yufridawati, & Irmawati, A. (2017). Akulturasi Kebudayaan Pada Masyarakat di Wilayah 3T: Peran PKBM Terhadap Perubahan Sosial Budaya Masyarakat.
Sugiyono. (2019). Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. CV. Alfabeta.
Supardi, S. (2020). Menciptakan Semangat Bela Negara Dalam Lingkungan Perguruan Tinggi. Anterior Jurnal, 19(2), 50–54. https://doi.org/10.33084/anterior.v19i2.1506
Suwarno Widodo. (2011). Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme. Jurnal Ilmiah CIVIS, 1(1), 21. http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/572
Triyawan, A., & Fendayanti, Z. E. U. (2021). Dampak pandemi covid-19 terhadap keberlangsungan perusahaan jasa konstruksi. Forum Ekonomi, 23(2), 223–230. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI/article/view/8082
United Nations Human Rights. (2014). CIVIL SOCIETY SPACE AND THE UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS SYSTEM A Practical Guide for Civil Society. https://www.ohchr.org/sites/default/files/CS_space_UNHRSystem_Guide_0.pdf
Yudharta, I. P. D. (2017). Komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Anggaran Pro Publik Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Thaun 2016. Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika, 8(2).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) This work is licensed under
a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
You are free to:
- Share — copy and redistribute the material in any medium or format for any purpose, even commercially.
- Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
- The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
Under the following terms:
- Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made . You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
- No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.