Dualisme Kelembagaan antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam: Tantangan serta Implikasinya terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Abstract

Kota Batam merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia karena letaknya berdekatan dengan Singapura dan Malaysia serta berada pada jalur pelayaran internasional yang menjadikannya sebagai kawasan penting bagi kegiatan pelabuhan, perdagangan bebas, dan investasi. Namun demikian, pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di Kota Batam menghadapi persoalan kelembagaan yang kompleks akibat adanya dua otoritas yang sama-sama memiliki pengaruh besar, yaitu Pemerintah Kota Batam (Pemko Batam) dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Dualisme kepemimpinan ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan, terutama dalam bidang pengelolaan lahan, tata ruang, pelayanan publik, dan pengaturan investasi, yang pada akhirnya memunculkan ketimpangan kekuasaan serta ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dua kepemimpinan antara Pemko Batam dan BP Batam, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul akibat dualisme kelembagaan tersebut, serta menjelaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip good governance sebagai solusi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan berbagai referensi pendukung yang relevan dengan isu otonomi daerah, kawasan perdagangan bebas, dan tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme kewenangan antara Pemko Batam dan BP Batam menyebabkan lemahnya koordinasi antarlembaga, ketidakjelasan pembagian tugas, terganggunya kepastian hukum bagi investor, serta menurunnya efektivitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Selain itu, BP Batam cenderung memiliki posisi kelembagaan yang lebih kuat dalam urusan strategis pembangunan, sedangkan Pemko Batam lebih berfokus pada administrasi pemerintahan, sehingga hubungan keduanya menjadi tidak seimbang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian persoalan dualisme kelembagaan di Kota Batam memerlukan kejelasan batas kewenangan, harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antarlembaga, serta penerapan prinsip-prinsip good governance seperti kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas agar tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan berkelanjutan di Kota Batam.