Implementasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pelestarian Adat
DOI:
https://doi.org/10.31629/selat.v8i1.2791Keywords:
Implementation, Customary Preservation, Local Wisdom.Abstract
This research focuses on the implementation of Village Funds in Jambi Luar Kota Subdistrict, Muaro Jambi Regency in the preservation of customary villages, where villages are autonomous regions with the passing of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The Village Law also provides a breath of fresh air regarding the escape of customary villages, where the previous regulations have not yet brought back the customary village clearly and firmly, but with the emergence of the Village Law it is sufficient to accommodate the Village to continue to maintain and maintain the values ​​of local wisdom. This study uses a descriptive approach, with interview data collection techniques. The Village Adat Institution must be able to cover all aspects, both in terms of customary Village management, supervision of traditional villages, customary Village government to customary Village Regulations, with the presence of Customary Institutions and having a significant role in maintaining and maintaining local cultural values ​​amidst diversity. in society, being able to implement its role without injuring the law, religious values, diversity and so on, but accelerating the realization of an Independent Village without having to erode the original culture of Jambi Luar Kota Subdistrict. The results of this research show that the implementation has been proven proven by ratifying it. The customary institutions in Jambi Luar Kota Subdistrict, it's just not optimal, because the Customary Institution is still focused on internal organizations, customary village regulations and the procurement of Sombolis infentary which is considered one of the local cultural treasures.
References
Buku-buku
Bewa Ragawino, Pengantar Dan Asas Asas Hukum Adat Di Indonesia. Bandung: FISIP UNPAD, 2010.
Harsono dan Hanifah. Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta: Grafindo Jaya, 2002.
Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, Legal Standing Kesatuan Mayarakat Hukum Adat, Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
P.S, Siagian, Teori dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
Salim, Agus, Teori Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
Setiawan, Guntur, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2004.
Artikel
Abd. Hadi. “Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum Setelah Berlakunya UU NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.†Dih Jurnal Ilmu Hukum. Agustus 2017: Volume 13. Nomor 26.
A.Rauf, Muhammad. “Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia.†Jurnal De Lega Lata, Desember 2016: Volume 1, Nomor 2.
Dewi, “Penyusunan Perda Yang Partisipatif: Peran Desa Pakraman Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.†Jurnal Zifatama Jawara, 2019.
Lia Sartika Putri. “Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa.†Jurnal Legislasi Indonesia. Juni 2016: Volume 13. Nomor 2.
Muhammad A.Aruf. “Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.†De Lega Lata. Desember 2016: Volume 1. Nomor 2.
Muammar Alkadafi, dkk. “Kebijakan Penetapan Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak Provinsi Riau.†Jurnal El-Riyasah. April 2019: Volume 10. Nomor 1.
Purnama, Dewa Gede Agung Satria Yoga dan Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu, “Desa AdatDalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah.†Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Agustus 2019: Volume 4, Nomor 2.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahin 1945.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.
Peraturan Menteri Desa Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
