[1]
S. W. Astuti, “Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan di Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim di Daerah”, JS, vol. 3, no. 1, pp. 382–392, Apr. 2017.