Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang Dalam Mengeluarkan Sertifikat Hak Kepemilikan Terhadap Permukiman Di Atas Air

  • Emmy Solina Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
  • Ayu Efritadewi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
  • Rany Kartika Sari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
  • Heni Widiyani Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Keywords: BPN, Hak Kepemilikan Atas Tanah, Permukiman di Atas Air, UUPA.

Abstract

Undang-Undang Pokok Agraria yang singkat dengan UUPA  pada Pasal 1 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) yang intinya menyebutkan bahwa Bumi sebagai bagian dari agraria selain memiliki permukaan yang disebut tanah juga memiliki alas bawah yakni perairan dan alas atas yakni ruang angkasa. saat ini isu di bidang agraria masih banyak terjadi bahkan menjadi perhatian publik dan masyarakat, sebagai contoh masalah status kepemilikan hak bagi masyarakat yang permukimannya di atas air pada wilayah atau daerah terutama yang berbasis perairan. Persoalan dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan pertimbangan BPN Kota Tanjungpinang mengeluarkan sertifikat hak kepemilikan terhadap penduduk yang permukimannya di atas air dan kebijakan BPN Kota Tanjungpinang tersebut secara yuridis dianggap tepat dan tidak bertentangan dengan UUPA. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Studi Pustaka serta Studi Dokumen dengan mengkaji peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini bahwa kebijakan BPN Kota Tanjungpinang mengeluarkan sertifikat tanah terhadap permukiman di atas air dipandang tidak tepat apabila dikaitkan dengan jenis hak atas tanah yang diatur dalam UUPA maupun peraturan perundang-undangan terkait sehingga diperlukan jenis hak baru untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat kepulauan dengan karakteristik permukiman di atas air.

References

Buku-Buku :

Ahmad A.K.Muda, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Reality Publisher, 2006.

Harsono, Boedi.Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Cet. 9. Jakarta: Djambatan, 2005.

H.M, Aba. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika,2015.

Parlindungan, AP. Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria dilengkapi PP 40 dan 41 Tahun 1996. Bandung: Mandar Maju, 1998.

Santoso, Urip. Perolehan Hak Atas Tanah. Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pres, 2010.

Sutedi, Adrian.Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jurnal/Skripsi/Tesis/Seminar/Artikel/Majalah/Internet:

Jawas Dwijo Putro dan M. Nurhamsyah.”Pola Permukiman Tepian Air Studi Kasus : Desa Sepuk Laut, Punggur Besar dan Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya”. Jurnal Langkau Betang.2015: Vol. 2, No.1.

Moch. Chairul Huda.“Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup”. Jurnal Perspektif. Mei 2013: Vol. XVIII. No. 2.

Usman, Ulfa Amalyah.Status Hukum Penguasaan Perairan Pesisir Untuk Pemukiman Penduduk di Kelurahan Tallo Kota Makassar. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar. 2017.

Yatim, Muhammad. Diskusi Publik: Penataan Pemukiman di Wilayah Pesisir. Kerjasama antara DPRD Kota Tanjungpinang, Dinas Perkim dan Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang.2018.

Sedayu, Agung, dkk. “Pemburu Pulau dari Seberang dan Transaksi di Lahan Konservasi”. Tempo, November 9, 2014.

https://id.m.wikipidea.org/wiki/Kepulauan_Riau,diaksespada Senin 17 Desember 2018.

M.Benny Hermawan, Permukiman Kawasan Tepian Sungai Siak Kota Pekanbaru dari Aspek Ekologi, Artikel, Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, lihat dalam:https://media.neliti.com/media/publications/74156-ID-permukiman-kawasan-tepian-sungai-siak-ko.pdf, diakses pada Rabu, 06 Februari 2019.

Data Kelautan Yang Menjadi Rujukan Nasional Diluncurkan,Sumber Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI-AL lihat dalam: http://www.pushidrosal.id/berita/5256/data-kelautan-yang-menjadi-rujukan-nasional diluncurkan/, diakses pada Sabtu, 19 Oktober 2019.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Published
2020-04-17
How to Cite
Solina, Emmy, Ayu Efritadewi, Rany Kartika Sari, and Heni Widiyani. “Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang Dalam Mengeluarkan Sertifikat Hak Kepemilikan Terhadap Permukiman Di Atas Air”. Jurnal Selat 7, no. 1 (April 17, 2020): 19-37. Accessed August 4, 2020. https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/1459.
Section
Articles