TY - JOUR AU - Ramdani, Rachmat PY - 2020/04/20 Y2 - 2024/03/29 TI - Karakter Birokrasi Pemerintahan Dalam Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang JF - KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan JA - KEMUDI VL - 4 IS - 2 SE - Articles DO - UR - https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/1919 SP - 256-274 AB - <p style="text-align: justify;">Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakter birokrasi pemerintahan dalam pelayanan perizinan IMB di DPMPTSP Kabupaten Karawang. Penulisan ini di latarbelakangi birokrasi pemerintahan di Kantor DPMPTSP Kabupaten Karawang dalam memberikan pelayanan perizinan mendirikan bangunan belum berjalan dengan baik. Pertanyaan yang akan dibahas bagaimana karakteristik birokrasi pemerintahan dalam pelayanan perizinan IMB di DPMTPSP Kabupaten Karawang. Penulisan &nbsp;ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui karakter birokrasi dalam pelayanan perizinan IMB di DPMPTSP Kabupaten Karawang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi serta wawancara dan dokumentasi. Hasil pembahasan menunjukan bahwa karakter birokrasi dalam pelayanan perizinan IMB di DPMPTPSP Kabupaten Karawang dilihat dari beberapa aspek. Pertama, keberadaan hirarkhi yang panjang dalam memberikan pelayanan perizinan IMB di DPMPTSP Kabupaten Karawang terdapat makna yang sama seperti yang di kemukakan oleh Max Weber dalam type birokrasi idealnya. Kedua, formalisasi aturan dan prosedur dalam birokrasi pelayanan perizinan IMB do DPMPTSP Kabupaten Karawang sebagaimana mencerminkan birokrasi type ideal Weberian yang menyatakan bahwa formalisasi diperlukan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan seorang pejabat birokrasi dalam memberikan pelayanan agar pelayanan yang diberikan dapat cepat dan adil. Ketiga, debirokratisasi memangkas struktur dan prosedur birokrasi yang berbelit-belit untuk efisien dan efektivitas DPMPTSP Kabupaten Karawang melakukan debirokratisasi karena pelayanan perizinan sudah berlebihan dan melewati titik optimalisasi.</p> ER -