SOSIALISASI KONDISI STOK DAN ATURAN PENANGKAPAN PERIKANAN KAKAP DAN KERAPU DI DUSUN GILI TAPAN TELUK SALEH

Abstract

Kegiatan sosialisasi mengenai kondisi stok dan aturan penangkapan perikanan kakap dan erapu dilaksanakan di Desa Labuhan Sangoro, Dusun Gili Tapan, Teluk Saleh, Kabupaten Sumbawa, pada 30 Mei 2025. Teluk Saleh merupakan wilayah yang memiliki nilai penting secara ekologis dan sosial ekonomi, namun perikanan kakap dan kerapu di kawasan ini menunjukkan indikasi fully-exploitedingga over-exploited akibat tekanan penangkapan yang tinggi. Kegiatan sosialisasi melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga terkait dengan tujuan utama meningkatkan pemahaman nelayan terhadap aturan penangkapan, termasuk larangan penggunaan alat tangkap merusak serta penerapan ukuran minimum tangkap. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan memahami pentingnya perikanan kakap-kerapu bagi keberlangsungan ekonomi keluarga mereka. Namun, pengetahuan nelayan terkait regulasi resmi masih terbatas, terutama mengenai aturan teknis yang berlaku. Diskusi partisipatif mengungkap bahwa nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi jumlah maupun ukuran ikan. Sebagian nelayan menyatakan kesediaannya untuk mulai menerapkan aturan, meskipun masih ada kekhawatiran akan dampak penurunan hasil dalam jangka pendek. Selain itu, kegiatan sosialisasi berhasil memetakan kebutuhan nelayan terhadap dukungan teknis, antara lain penyediaan alat tangkap ramah lingkungan, pelatihan, dan penguatan kelembagaan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi aturan membutuhkan tindak lanjut berupa program nyata yang dapat mendukung transisi menuju praktik perikanan berkelanjutan. Secara keseluruhan, sosialisasi di Dusun Gili Tapan menjadi langkah awal penting dalam membangun kesadaran kolektif nelayan mengenai pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan. Untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus kesejahteraan masyarakat pesisir, diperlukan pendampingan berkelanjutan, konsistensi penegakan aturan, dan dukungan nyata dari pemerintah serta pemangku kepentingan.