Konsekuensi Yuridis Dari Ketiadaan Akta Cerai Akibat Perkawinan Kedua Atau Lebih Terhadap Pembuktian Status Harta Bawaan

  • Robby Pramono Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  • Budi Santoso Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  • Hanif Nur Widhiyanti Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Keywords: Divorce certificate, Marriage second/more, Ownership of loot.

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the juridical consequences of the withdrawal requirement of divorce certificate required by the Office of Religious Affairs as a requirement for divorced parties to resume marriage, in view of the proof of ownership status of loot. The type of research is normative conducted by examining the legal materials. The authority of the Office of Religious Affairs to enforce the requirements for the withdrawal of a divorce certificate and its decision for a divorced couple to re-establish a marriage has made it difficult to prove a marital status as a widower upon acquisition of property / property. It affects the absence of clarity and certainty whether the property belongs to the classification of luggage acquired after the occurrence of perceraiaan and before the second marriage takes place / more, or indeed the property is a treasure gono gini obtained from the previous marriage that has not been divided after the occurrence of perceraiaan. The Decision of the District Court of Surakarta Number 20/pdt.G/2013/PN. Ska is an example of the consequence of a conflict of law due to the absence of a deed of perceraiaan and its verdict, as evidence that guides the status of ownership of property owned by a person, determines those parties who have property rights with such property and are obliged to be asked for approval, when the property will be encumbered with a certain legal act, either transferred by way of sale, pledge or limited to lease.

References

Buku
Asnawi, M Natsir. Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2013.
Budiono, Abdul Rachmad. Pengantar Ilmu Hukum. Malang: Bayumedia Publishing , 2005.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia,. Bandung: Mandar Maju, 2002.
Hasbullah, Frieda Husni. Hukum Kebendaan Perdata:Hak-hak yang member kenikmatan jilid 1. Jakarta: Ind-Hill Co, 2002.
HR, A Damanhuri. Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama . Bandung: CV Mandar Maju, 2007.
Manan, Andul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama. Jakarta: Kencana , 2006.
Mertukusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Universitas Admajaya, 2010.
Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktek Peradilan Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1998.
Subekti. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
Tutik, Titik Triwulan. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
Usman, Rachmadi. Hukum Kebendaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Internet
“Fungsi Pencatatan Perkawinan” https://www.researchgate.net/publication/ 42323389 Fungsi PencatatanPerkawinan MenurutUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 studi kasus pengadilan agama Medan, diakses pada tanggal 30 Januari 2018
“Pembagian harta gono gini dalam perceraiaan” https://kantorpengacara.co/prosedur-pembagian-harta-gono-gini-dalam-perceraian / diakses pada 01 Februari 2018

Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan dari tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Tentang Persyaratan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil

Putusan
Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 20/pdt.G/2013/PN.Ska
Surat Keterangan Kantor Urusan Agama No.B/Kua.09.03.08/Pw/4/2018, Tertanggal 13 April 2018
Published
2018-11-11
Section
Articles