Kedudukan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagai Dasar Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

  • Andi Kusuma Atmaja Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  • Affifah Kusumadara Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  • Siti Hamidah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Keywords: License of principle of foreign investment, Deed of establishment, Limited Liability Company

Abstract

The purpose of writing this is: (1) analyze the application of principle permit foreign capital investment as a basis the ratification of establishment of the company limited enough to fulfill any legal certainty; (2) to provide knowledge mechanism permit application principle investment has been implemented proper and have met by the law.Methods used is juridical normative.First, principle permit investment is a the statute of the law or legal certainty should not based on a plan or description investors on which to base penerbitannya, because plan or description of investors or an applicant this can also not dilandaskan by honesty in terms of & apos; re doing, by karennya the procedure or supporters that are be the basis of the issuance principle permit investment not be considered as evidence juridical strong and benefit the parties, the government agencies, and the community moreover principle permit investment this be the basis The legal entity limited liability .Both, refer Ease of Doing Business (EODB) done by world bank-international finance corporation ( World Bank -IFC ) that puts indonesia still bad at ease begin a venture or investing , it is suggested that principle license of the investment must be abolished that did not meet economic analysis of law that an outgrowth of the significance (utilitas) better than the value (Nilai); Utility (Kegunaan); and effeciency (efesiensi) .For it , because there are still license more meet unsur-unsur of economic analysis of law or theory benefit .

References

Buku
H.R, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajagrafindo, 2006.
HS, Salim dan Erlies Setianan Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi . Depok: Rajagrafindo Persada, 2013.
Ibrah, Jhonny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
Ilmar, Amiuddin. Hukum Penanaman Modal Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2017.
Kairupan, David. Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Indonesia. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
Sutendi, Adrian. Hukum Perizinan. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jurnal Dan Artikle
Indra safitri, Jurnal legalisasi Indonesia“Iklim Penanaman Modal Indonesia”, Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2008.Internet

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e909ee2201c/pemerintah-hilangkan-izin-gangguan-izin-tempat-usaha-dan-izin- prinsip-ukm, terakhir diakses pada tanggal 12 Juli 2018.
www.bkpm.go.id/images/uploads/ppid/file_upload/Rencana_Strategis_%28RENSTRA%29_BKPM_TA_2015_-_2019.pdf, terakhir diakses pada tanggal 11 Juli 2018
file:///D:/BAHAN%20KULIAH%20PASCA%20UB%20SMTR%201/TESIS/Peraturan%20Penanaman%20Modal/JURNAL%20MASALAH%20BKPM.pdf, terakhir diakses pada tanggal 10 Juli 2018.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/6167/5693, terakhirdiakses pada tanggal 25 Oktober 2017

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.
Peraturan Kepala Badan Penamaman Modal Nomor 6 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pedoman Penanaman Modal mensyaratkan, bagi Koordinasi Penanam Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, Berita Negara Tahun 2016 Nomor 853
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, dimuat dalam Berita Negara Nomor 1483 tahun 2015.
Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohoan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan PErubahan Data Perseroan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113
Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1767.
Published
2018-11-11
Section
Articles